Optimalisasi Fungsi Karantina Pertanian di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk – Kalimantan Barat

Agronews.id, Sambas - Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Itjentan) menginisiasi Program Jaga Pangan untuk mengawal ketahanan pangan, dimulai dari wilayah-wilayah perbatasan. Sektor pangan merupakan sektor yang sangat penting untuk membangun bangsa dan negara yang lebih maju dan berkembang. Pemahaman dalam menjaga pangan harus dimiliki oleh semua pihak guna mewujudkan ketahanan pangan, bukan hanya ketersedian saja namun juga bagaimana keamanan, stabilitas dan pemanfaatannya. 

Ancaman krisis pangan telah mendapat perhatian Presiden RI sehingga diperlukan langkah antisipasi seperti peningkatan produksi besar-besaran baik itu dari petani, korporasi, maupun dari BUMN; memastikan offtaker yang akan menampung hasil peningkatan produksi; dan penyusunan grand plan pendistribusian komoditas pangan yang telah diproduksi.

Hal tersebut disampaikan Inspektur Jenderal, Jan S Maringka, saat menjadi pembina Apel Siaga Optimalisasi Fungsi Karantina Wilayah Kerja Pos Batas Lintas Negara yang diselenggarakan di PLBN Aruk, Jumat, 02 Desember 2022. Selain Karantina Pertanian, kegiatan juga melibatkan jajaran TNI, Polri, Kejaksaan, serta jajaran Pemprov Kalimantan Barat dan Pemkab Sambas. Sinergi tersebut perlu dibangun untuk mengawal tercapainya keberhasilan program Kementerian Pertanian secara tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, transparan, akuntabel, dan bersih dan bebas KKN. 

Program Jaga Pangan untuk mengawal ketahanan pangan sendiri telah dilaksanakan pada beberapa provinsi diantaranya Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Lampung, Provinsi Aceh, Provinsi Banten, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Papua, termasuk beberapa wilayah kerja karantina di daerah perbatasan terluar Indonesia seperti Belu – Provinsi NTT, Sabang – Provinsi Aceh, Merauke – Provinsi Papua, Entikong – Provinsi Kalimantan Barat, dan Sebatik – Provinsi Kalimantan Utara.

Program Jaga Pangan di PLBN Aruk ini merupakan salah satu upaya Itjen Kementan untuk mendorong UPT lingkup Badan Karantina Pertanian terus meningkatkan fungsi penjagaan lalu lintas hewan dan tumbuhan serta produknya di seluruh tempat masuk atau keluar, baik bandar udara, pelabuhan laut dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang telah ditetapkan, terutama lalu lintas perdagangan komoditas pertanian dari Indonesia menuju negara tetangga Malaysia.

Saat ini ancaman penyakit PMK pada ternak riminansia serta ASF (Aftican Swine Fever) pada babi sangat mengkhawatirkan. Maka perlu kewaspadaan yang lebih tinggi dari semua pihak. Mengingat dampak kematian yang tinggi berimbas pada kesejahteraan petani/peternak Indonesia.

Dengan mewabahnya beberapa penyakit hewan dan tumbuhan di sejumlah wilayah di Indonesia, Jan S Maringka berharap penanganan penyakit tersebut harus berjalan bersama-sama agar efektif dan sesuai dengan prosedur yang ada. Diantaranya membatasi pergerakan dan memperketat keluar masuk lalu lintas hewan dan tumbuhan lintas negara, menutup jalur tikus yang berpotensi memasukan komoditas secara ilegal. Dirinya juga telah menugaskan para Inspektur untuk turun langsung memantau dan mengendalikan penyebaran penyakit secara efektif dan efisien serta mematuhi SOP yang ada di wilayah PLBN Aruk. 
"Kami memonitor secara langsung dan mengevaluasi semua PLBN di Provinsi Kalimantan Barat. Semua harus siap dan terintegrasi,” ujarnya.

Kehadiran Itjentan diharapkan mampu mengidentifikasi permasalahan atau kendala dalam pelaksanaan program Kementerian Pertanian di Wilayah Terluar NKRI. Selain itu  juga sekaligus meningkatkan kewaspadaan bersama terhadap penyakit hewan dan tumbuhan. 
“Karena itu sekali lagi saya mengajak semua pihak untuk jaga pangan kita, menjaga ternak dan tumbuhan kita, untuk mewujudkan Ketahanan Pangan khususnya di Provinsi Kalimantan Barat" tambah Jan.