Lulusan Vokasi Siap Kerja, Tapi Kerjanya Di Mana?

“Link and match terlalu sering dirayakan sebagai keberhasilan kebijakan, padahal ujian sesungguhnya sederhana: apakah lulusan vokasi benar-benar masuk ke pekerjaan yang layak, sesuai kompetensi, dan punya masa depan.”

Agronews.id, Jakarta- Setiap tahun, pendidikan vokasi menjual satu janji yang terdengar masuk akal: lulusannya lebih siap kerja. Mereka belajar praktik, magang, sertifikasi, bahkan dibiasakan dengan bahasa industri. Tetapi sesudah wisuda, pertanyaan paling jujur justru muncul di depan pintu lowongan: kalau memang siap kerja, mengapa banyak yang tetap sulit mendapat pekerjaan yang sesuai?

Di situlah ironi pendidikan vokasi bekerja. Ia dirancang untuk memendekkan jarak antara sekolah dan pasar kerja, tetapi justru menyisakan jurang yang tidak kecil. Data BPS memperlihatkan paradoks itudengan gamblang: pada 2025, tingkat pengangguran terbuka lulusan SMK mencapai 8,63 persen, tertinggi dibanding jenjang pendidikan lain, sementara lulusan Diploma I/II/III berada di 4,31 persen. Angka ini tidak berarti semua lulusan vokasi gagal terserap, tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa jalur yang paling sering dipromosikan sebagai “siap kerja” belum otomatis menjadi jalur paling mulus menuju pekerjaan.

Karena itu, soal utamanya bukan lagi apakah pendidikan vokasi penting. Tentu penting. Soalnya adalah apakah kebijakan link and match yang selama ini dibanggakan benar-benar bekerja sebagai jembatan nyata, atau baru sebatas slogan yang enak diucapkan dalam pidato, tetapi goyah ketika diuji di lapangan.

Selama ini, link and match terlalu sering dipahami secara sempit. Ia direduksi menjadi kerja sama administratif: penandatanganan MoU, kunjungan industri, program magang, lalu selesai. Padahal
Kementerian Pendidikan sejak awal menekankan bahwa link and match harus menyentuh isi paling inti dari pendidikan vokasi, yakni kurikulum yang disusun bersama industri, kehadiran praktisi sebagai pengajar, magang terstruktur, sertifikasi kompetensi, dan komitmen nyata industri untuk menyerap lulusan. Dalam kerangka revitalisasi vokasi, pendekatan yang lebih substantif bahkan digambarkan melalui arsitektur 8i: kurikulum bersama, pelatihan guru atau dosen, pembelajaran berbasis proyek nyata, riset terapan, pengajar dari industri, komitmen rekrutmen, magang terstruktur, dan sertifikasi kompetensi.

Masalahnya, di banyak tempat, yang hidup justru kulitnya, bukan isinya. Dokumen kerja sama ada, tetapi kurikulum tidak sungguh-sungguh berubah. Daftar mitra industri panjang, tetapi guru dan dosen belum cukup sering mendapat pembaruan keterampilan dari tempat kerja yang sesungguhnya. Siswa dikirim magang, tetapi tidak selalu dengan target pembelajaran yang jelas. Akibatnya, link and match tampak sibuk secara administratif, tetapi lemah sebagai sistem yang menyiapkan transisi lulusan ke
dunia kerja.

Kesenjangan kompetensi juga masih menjadi masalah yang nyata. Dunia kerja bergerak cepat oleh digitalisasi, otomasi, dan perubahan model produksi, sedangkan banyak lembaga vokasi bergerak jauh lebih lambat dalam memperbarui materi, peralatan, dan budaya belajarnya. Laporan UNESCO, World Bank, dan ILO menegaskan bahwa sistem TVET di banyak negara masih belum cukup selaras dengan kebutuhan pasar kerja, dan pembenahannya tidak cukup hanya lewat hard skills, melainkan juga harus memperkuat keterampilan kognitif, digital, dan kewirausahaan. Dalam konteks Indonesia, ILO juga
menekankan bahwa keterlibatan industri dalam kurikulum dan pembelajaran berbasis kerja harus dibarengi penguatan soft skills seperti komunikasi agar lulusan lebih siap menghadapi dunia kerja yang terus berubah.

Itulah sebabnya persoalan serapan lulusan vokasi tidak bisa dibaca terlalu sederhana sebagai kelemahan siswa. Terlalu mudah menyebut lulusan “kurang siap”, padahal sering kali yang tertinggal justru sistem di belakangnya. Kita berharap lulusan menguasai teknologi terbaru, sementara alat praktik di sekolah belum mendekati standar industri. Kita menuntut adaptasi digital, tetapi ruang belajarnya masih tertinggal. Kita meminta mereka siap masuk dunia kerja, tetapi proses belajarnya belum sungguh-sungguh meniru ritme, tekanan, dan kualitas kerja nyata.

Magang adalah contoh paling jelas dari problem itu. Di atas kertas, magang hampir selalu disebut sebagai bukti bahwa link and match berjalan. Padahal magang yang bermutu bukan sekadar menempatkan siswa di perusahaan, melainkan memastikan ada target belajar, logbook, pembimbing
sekolah, instruktur industri, serta evaluasi agar pengalaman itu tidak berubah menjadi kerja murah berkedok pembelajaran. Jika hal-hal dasar ini diabaikan, magang hanya menghasilkan dua hal: laporan administratif yang rapi dan lulusan yang tetap belum siap menghadapi tuntutan kerja yang sesungguhnya.

Keterbatasan fasilitas praktik juga sering dibicarakan setengah hati, seolah-olah itu masalah kecil. Padahal bagi pendidikan vokasi, fasilitas bukan sekadar pelengkap; ia adalah jantung dari proses belajar. Jika peralatan praktik usang, bahan praktik terbatas, dan pembelajaran lebih banyak demonstrasi daripada praktik langsung, maka yang dibangun bukan kompetensi, melainkan ilusi kompetensi. Lulusan akhirnya membawa sertifikat, tetapi belum tentu membawa kepercayaan diri profesional yang dibutuhkan pasar kerja.

Namun kritik yang jujur tidak boleh berhenti di sekolah dan kampus vokasi. Industri juga harus berhenti menempatkan diri hanya sebagai penilai akhir yang terus menuntut lulusan siap pakai, tetapi enggan ikut menanggung biaya pembentukannya. Link and match tidak bisa berarti pendidikan bekerja keras
menyesuaikan diri, sementara industri tinggal menunggu hasil. Mereka semestinya hadir sejak penyusunan kurikulum, penyediaan instruktur, pembukaan akses proyek riil, sampai komitmen rekrutmen yang terukur.

Pemerintah daerah pun tidak bisa cuci tangan. Kebutuhan pasar kerja di setiap wilayah berbeda, tetapi kebijakan vokasi kerap dibawa dengan logika yang terlalu seragam. Dalam gagasan revitalisasi yang lebih adaptif, pemerintah pusat semestinya menjaga standar inti nasional, sementara daerah diberi
ruang untuk menyesuaikan program dengan karakter ekonomi lokal. Ini penting karena kebutuhan vokasi di kawasan industri manufaktur tentu berbeda dengan daerah pesisir, sentra pertanian, atau wilayah yang ekonomi lokalnya ditopang UMKM.

Aspek terakhir ini sangat penting, sebab kita terlalu lama berbicara tentang industri seolah-olah Indonesia hanya diisi perusahaan besar. Faktanya, UMKM menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja nasional, tetapi sering tertinggal dalam skema kemitraan vokasi yang bias pada industri besar. Akibatnya, banyak program vokasi lebih sibuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan segelintir sektor formal modern, tetapi kurang peka terhadap kenyataan bahwa sebagian besar peluang kerja justru
tumbuh di ekosistem usaha kecil, menengah, dan lokal.

Karena itu, revitalisasi vokasi harus digeser dari logika pencitraan ke logika dampak. Ukuran keberhasilannya bukan berapa banyak nota kesepahaman yang ditandatangani, melainkan berapa
banyak lulusan yang memperoleh pekerjaan layak, sesuai keahlian, punya ruang berkembang, atau mampu membangun usaha produktif. Serapan kerja semata tidak cukup; yang lebih penting adalah kualitas serapan itu sendiri, termasuk kesesuaian kompetensi, transisi school-to-work yang sehat, dan peluang mobilitas karier.

Di titik ini, ada lima agenda yang tak bisa lagi ditunda. Pertama, tracer study harus diperkuat dan diperlakukan sebagai instrumen kebijakan, bukan formalitas tahunan, sehingga sekolah, kampus, dan pemerintah benar-benar tahu ke mana lulusan pergi, berapa lama mereka menganggur, dan apakah pekerjaan mereka sesuai kompetensi. Kedua, penyelarasan kurikulum dengan industri harus dilakukan berkala dan terukur, bukan insidental, karena perubahan teknologi terlalu cepat untuk dijawab oleh kurikulum yang diperbarui lima atau sepuluh tahun sekali. Ketiga, magang harus diubah dari model “titip siswa” menjadi pembelajaran berbasis proyek nyata dengan target, mentor, dan evaluasi yang
jelas agar nilai belajarnya tidak hilang.

Keempat, negara perlu memberi insentif yang lebih efektif bagi industri yang benar-benar ikut mendidik dan menyerap lulusan, bukan sekadar hadir dalam seremoni kerja sama. Skema insentif bagi industri memang pernah dibuka, tetapi pemanfaatannya masih rendah karena sosialisasi terbatas dan prosedurnya dianggap rumit, sehingga tujuan mendorong partisipasi dunia usaha belum tercapai optimal. Kelima, pendidikan vokasi harus berhenti mengandalkan hard skills semata dan mulai serius
memperkuat soft skills, literasi digital, kemampuan problem solving, komunikasi, dan adaptasi karier, karena pasar kerja hari ini tidak mencari tenaga kerja yang hanya patuh, melainkan yang juga mampu belajar ulang ketika perubahan datang.indonesia.

Pada akhirnya, pertanyaan “lulusan vokasi siap kerja, tapi kerjanya di mana?” bukan sindiran kosong. Itu pertanyaan publik yang sah, bahkan mendesak. Sebab yang dipertaruhkan bukan hanya
keberhasilan program pemerintah atau reputasi lembaga pendidikan, melainkan masa depan anak-anak muda yang masuk ke pendidikan vokasi dengan harapan sederhana: keterampilan mereka dihargai, kerja mereka dibutuhkan, dan hidup mereka bisa bergerak naik. Jika itu belum juga terjawab, maka kita harus berani mengatakan bahwa link and match belum sepenuhnya menjadi jembatan; ia masih terlalu sering berhenti sebagai slogan.

Penulis : Luthfi Retriansyah (Mahasiswa Doktor Ilmu Pertanian Universitas Sebelas Maret, Surakarta,
Indonesia)