Kementan Dorong Penguatan Kelembagaan Petani ASEAN Lewat Workshop Internasional

Agronews.id, Jakarta - Dalam upaya mendorong transformasi agribisnis yang lebih inklusif dan berkelanjutan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) mengadakan kegiatan “Workshop on Development and Growth of the Farmers Economic Institutions” secara daring pada 29–30 Juli 2025.

Acara ini menjadi forum kolaborasi antarnegara di kawasan Asia Tenggara, dengan partisipasi delegasi dari Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Filipina, Thailand, serta perwakilan pengamat dari Timor Leste. 

Dalam workshop ini, para peserta berbagi wawasan mengenai pengembangan kelembagaan petani di negara masing-masing, termasuk strategi, tantangan hukum, manajerial, akses pembiayaan, hingga penguatan pasar hasil pertanian.

Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, menegaskan pentingnya kelembagaan ekonomi petani sebagai fondasi utama untuk meningkatkan efisiensi sektor pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

“Kelembagaan petani yang solid akan membantu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani, serta memperkuat posisi mereka dalam rantai nilai pertanian,” ujar Mentan.

Senada dengan itu, Kepala BPPSDMP, Idha Widi Arsanti, menambahkan bahwa dukungan terhadap kelembagaan petani harus datang dalam bentuk kebijakan yang berpihak, pelatihan, dan pendampingan yang konsisten.

“Kelembagaan yang kuat akan memberikan petani akses yang lebih besar terhadap pembiayaan, teknologi, dan pasar, sekaligus memperkuat posisi tawar mereka,” ungkapnya.

Sinergi Regional untuk Ketahanan Pangan
Selain sesi presentasi, peserta workshop juga terlibat dalam diskusi kelompok untuk menyusun strategi bersama dalam penguatan kelembagaan ekonomi petani. 

Salah satu fokus utama adalah pentingnya peran penyuluh pertanian sebagai ujung tombak pendampingan kelompok tani menuju kelembagaan yang profesional dan berdaya saing.

Diskusi ini menghasilkan rencana aksi dari masing-masing negara peserta sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat kelembagaan petani yang adaptif terhadap tantangan global seperti perubahan iklim, krisis pangan, dan disrupsi rantai pasok.