Rakor Tindaklanjut Kerjasama Upaya Khusus Gerakan Penyediaan Pangan Daerah

Agronews.id, Riau - Dalam rangka tindak lanjut penandatanganan Nota Kesepakatan tentang Upaya Khusus Geeakan Daerah Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian dalam Penyediaan Pangan di Provinsi Riau, Kepala BSIP Riau Dr. Shannora Yuliasari mengikuti Rapat Koordinasi tindaklanjut kerjasama upaya khusus gerakan daerah penyediaan pangan yang diselenggarakan oleh Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, Jumat (05/01/2024). Kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur Riau, Komandan Korem 031/Wira Bima, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Bappedalitbang,  Kadis PTPH Prov Riau, Kepala BSIP Riau, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Dandim se Provinsi Riau, Kepala Dinas Pertanian Kab/Kota se Provinsi Riau. 

Proses dan rencana aksi kerjasama Pemerintah Provinsi Riau dengan Korem 031/Wira Bima telah disusun Fokus kebijakan daerah yang meliputi pengairan, perbenihan, kelembagaan dan  SDM petani. Beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan adalah pengembangan padi seluas 6.000 ha, pengembangan jagung seluas 600ha dan pengembangan cabai seluas 50 ha. Selain itu pada kegiatan ini akan disepakati langkah teknis kerjasama dengan Korem 031/Wira Bima, juga akan didiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan proses pendampingan, tutur Kepala Dinas PTPH Ir. Syahfalefi, M.Si dalam sambutannya. 

Dalam kesempatan ini, Danrem 031/Wira Bima Brigjen TNI Dany Racka Andalasawan menyampaikan bahwa Korem memiliki konsep penataan lahan pangan berbasis hulu dan hilir. 

Gubernur Riau Brigjen TNI (Purn) Edy Natar Nasution dalam arahannya menyampaikan bahwa kemampuan Provinsi Riau dalam memproduksi tanaman pangan baru mencapai 25%. 

Gubri berharap kerjasama dengan Korem 031/Wira Bima dapat mendukung pelaksanaan program penyediaan pangan daerah karena TNI memiliki SDM Babinsa yang dapat menjangkau daerah-daerah terpencil. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota juga harus berkomunikasi dengan Dandim di setiap wilayah dalam mensukseskan progam ini. 

Gubri juga menyampaikan perlunya Dinas Kab/Kota melakukan identifikasi dan pemetaan jaringan irigasi untuk mendukung peningkatan indeks pertanaman. Juga perlu didorong dalam pemanfaaatan potensi pembiayaan pertanian yang bersumber dari APBN/APBD dan pembiayaan lainnya seperti KUR, CSR, maupun asuransi pertanian. Selain itu juga perlunya penerapan inovasi  pertanian dan agrostandar untuk meningkatkan serta menjamin proses menjamin mutu produk hasil pertanian melalui koordinasi dengan BPSIP Riau. Kapasitas SDM pertanian harus meingkat melalui kegiatan penyuluhan dan pelatihan petani milenial.