Foto : Tahun 2022 adalah awal momentum tahun politik dimana kehadiran Trust Indonesia Research & Consulting sebagai lembaga survei dan konsultan politik.
Agronews.id - Trust Indonesia Research & Consulting adalah sebuah Lembaga Survei Nasional yang baru saja didirikan diakhir tahun 2021 dan akan menjadi bagian dari pembangunan tatanan demokrasi dan pencerdasan politik Indonesia dengan mengusung arsitektur strategi pembangunan demokrasi berkelanjutan. Lembaga ini telah resmi berbadan hukum, serta terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI. Tahun 2022 adalah awal momentum tahun politik dimana kehadiran Trust Indonesia Research & Consulting sebagai lembaga survei dan konsultan politik, menjadi sangat penting untuk menjaga dan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.
Oleh karena itu dalam launching lembaga Trust Indonesia Research & Consulting kami
melakukan Survei Nasional pada tanggal 3-12 Januari 2022 secara offline (tatap muka).
Jumlah responden dalam survei ini sebanyak 1200 responden yang diambil secara
proporsional berimbang (50:50) laki-laki dan perempuan berdasarkan basis tempat
pemungutan suara (TPS) by name, by address. Populasi survei ini adalah Warga Negara
Indonesia (WNI) yang berdomisili di 34 Provinsi dan telah mempunyai hak pilih, yaitu berusia
17 tahun keatas (memiliki KTP setempat) atau sudah menikah ketika survei dilakukan.
Pengambilan sampel menggunakan metode multistage sampling dengan toleransi kesalahan
(margin of error) sebesar ± 2,83% pada tingkat kepercayaan 95%.
Adapun beberapa catatan kritis dari hasil survei yang dilakukan oleh Trust Indonesia Research
& Consulting mencakup isu publik dan civil society, partai politik, serta elektabilitas
Capres/Cawapres adalah sebagai berikut:
- Kepuasan publik terhadap Presiden Joko Widodo cukup tinggi, dimana sebesar 70,1%
masyarakat puas dengan kepemimpinan Joko Widodo. Namun demikian, kepuasan yang
tinggi kepada Presiden Joko Widodo nampaknya tidak berbanding lurus dengan Wakil
Presiden Ma'ruf Amin.
- Kepuasan publik terhadap Wakil Presiden Ma'ruf Amin hanya sebesar 53,8%. Hal ini dapat artikan bahwa, publik melihat ada gap atau disparitas kinerja pada pemerintahan
Presiden Jokowi - Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
- Berdasarkan hasil survei, besar harapan publik terhadap Nahdlatul Ulama agar lebih
independen dan tidak terlibat politik praktis. Publik juga berharap kepada Nahdlatul
Ulama agar melakukan koreksi terhadap kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat.
- Survei ini juga menunjukkan fakta bahwa mayoritas responden menghendaki peran
utama Nahdlatul Ulama dalam kehidupan berbangsa/bernegara yang perlu terus
didukung antara lain: "melawan radikalisme, fundamentalisme dan terorisme,
membangun gerakan dakwah untuk menarik muslim millenial, serta memberdayakan
ekonomi umat islam diakar rumput".
- Berdasarkan hasil survei, partai tiga besar (partai papan atas) masih belum bergeser yaitu
PDIP, Partai Gerindra dan Partai Golkar. Ini menunjukkan bahwa partai papan atas
memiliki basis tradisional yang loyal dan jaringan akar rumput (grassroots) yang kuat.
- Sementara itu pada partai menengah terjadi pergeseran, bahkan partai politik yang saat
ini memiliki kursi di Senayan tingkat elektabilitasnya dibawah parliamentary threshold
yakni Partai Nasdem, PAN dan PPP.
- Ketokohan didalam partai politik tidak berbanding lurus dengan elektabilitas (top of
mind). Artinya, jabatan strategis didalam partai politik tidak menjadi jaminan bahwa
petinggi partai politik tersebut akan memiliki elektabilitas (top of mind) yang lebih tinggi
dibandingkan dengan kader biasa.
- Misalnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, masih kalah elektabilitasnya (top of mind) dibandingkan dengan Dedi Mulyadi. Selain itu juga di PDI Perjuangan, Ketua DPP PDIP Puan Maharani masih kalah jauh elektabilitasnya (top of mind) dengan Ganjar
Pranowo.
- Faktor figuritas masih menjadi dominasi utama yang menjadi alasan masyarakat dalam
memilih partai politik. Sebagaimana temuan survei, dimana alasan: "pengaruh tokoh
masyarakat, figur caleg, figur ketua partai politik dan kedekatan dengan tokoh partai
politik masih menjadi alasan utama masyarakat dalam memilih partai politik tertentu".
- Sebaliknya pemilih rasional masih terbatas yang beralasan dalam memilih partai politik
karena setuju dengan: "ide & gagasan, memiliki ideologi Pancasila, visi - misi dan program
partai, serta ideologi partai".
- Berdasarkan hasil survei, Prabowo Subianto memiliki elektabilitas tertinggi sebagai Calon
Presiden 2024. Namun, belum aman karena elektabilitas masih kurang dari 30% dengan
strong voters (pemilih loyalis) Prabowo Subianto yang masih rendah (15,0%).
- Pasangan Prabowo Subianto - Puan Maharani dapat meraih elektabilitas tertinggi dan
hanya bisa dikalahkan bila calon lawannya "lompat pagar": "Ganjar Pranowo keluar dari
PDIP berpasangan dengan Anies Baswedan" atau "Sandiaga Uno keluar dari Partai
Gerindra berpasangan dengan Anies Baswedan".
- Apabila Prabowo Subianto tidak maju pada Pilpres 2024, maka Anies Baswedan yang
berpeluang paling besar memenangkan Pilpres 2024 sekalipun head to head dengan
Ganjar Pranowo.
- Jika Anies Baswedan berpasangan dengan Ganjar Pranowo maka peluang kedua kandidat
ini memenangkan Pilpres 2024 cukup besar, bahkan jika head to head dengan siapapun
pasangan Calon Presidennya.
- Berdasarkan simulasi kombinasi pasangan Capres - Cawapres (TNI/Polri - Sipil atau Sipil -
TNI/Polri), Agus Harimurti Yudhoyono memiliki peluang besar jika berpasangan dengan
Anies Baswedan (Anies Baswedan - Agus Harimurti Yudhoyono), bahkan bisa mengungguli pasangan TNI/Polri - Sipil lainnya yaitu Prabowo Subianto - Puan Maharani.
- Penentuan kriteria calon Wakil Presiden harus hati-hati dilakukan karena sangat
menentukan strategi kemenangan. Sekalipun Prabowo Subianto memiliki eletabilitas
tertinggi, namun jika salah memilih pasangan calon Wakil Presiden maka dapat
menurunkan elektabilitas.
